Spirit Piagam Jakarta Dalam Membangun Indonesia


Suatu fakta yang tak dapat dibantah andaikata Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam sidangnya tahun 1945 tidak menghasilkan konsensus nasional tentang dasar negara RI yang tertuang dalam naskah Piagam Jakarta, bangsa Indonesia tidak akan mendapatkan rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang ada sekarang.

Piagam Jakarta yang memuat rumusan resmi pertama Pancasila, disusun dan ditandatangani tanggal 22 Juni 1945 oleh sembilan pemimpin terkemuka Indonesia, yang menjadi anggota Panitia Sembilan dari BPUPKI, yaitu: Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakkir, Haji Agus Salim, Ahmad Subardjo, KHA Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin.

Dalam detik-detik yang menentukan menjelang pengesahan Piagam Jakarta, Ir. Soekarno selaku Ketua Panitia Sembilan dengan gigih meyakinkan seluruh anggota sidang BPUPKI untuk menerima rumusan Piagam Jakarta sebagai gentlemen agreement bangsa Indonesia. BPUPKI adalah satu-satunya badan yang paling representatif untuk mewakili bangsa Indonesia ketika itu, baik dari segi keterwakilan suku, agama maupun aliran politik.

Dengan demikian, hari lahir Pancasila yang lebih tepat bukanlah tanggal 1 Juni 1945, melainkan tanggal 22 Juni 1945, yakni hari dirumuskannya Pancasila pertama kali secara resmi, atau tanggal 18 Agustus 1945, yakni hari dinyatakan berlaku untuk pertama kali. Kesimpulan ini telah pernah dikemukakan oleh tokoh cendekiawan muslim Endang Saifuddin Anshari.

Piagam Jakarta dari segi substansi maupun spiritnya merupakan kristalisasi cita-cita bangsa dan tujuan bernegara serta perjanjian luhur yang menjiwai proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Namun sebagaimana diketahui sehari setelah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945 para pemimpin Islam bersedia mencoret tujuh kata dibelakang kata Ketuhanan, yaitu, dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Perubahan yang fundamental tersebut terjadi karena sore hari tanggal 17 Agustus 1945 itu, seorang opsir Kaigun (Angkatan Laut) datang menemui Bung Hatta, menyampaikan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dalam daerah-daerah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang, berkeberatan terhadap bagian kalimat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, yang berbunyi Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mereka mengakui bahwa bagian kalimat itu tidak mengikat mereka, hanya mengenai rakyat yang beragama Islam saja. Hatta kemudian melobi beberapa pemimpin Islam, yakni Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Muhammad Hasan untuk membicarakan masalah itu.

Mantan Menteri Luar Negeri dan tokoh diplomasi kemerdekaan RI Mr. Mohamad Roem menulis, “Hilangnya tujuh perkataan (dalam Piagam Jakarta, pen) dirasakan oleh umat Islam sebagai kerugian besar dan tidak jarang yang menyayangkannya. Tetapi, karena hilangnya tujuh perkataan itu dimaksudkan agar golongan Protestan dan Katolik jangan memisahkan diri dari Republik Indonesia, maka umat Islam bersedia memberi korban yang besar itu. Karena itu, Menteri Agama, Jenderal Alamsjah Ratu Perwiranegara, mengatakan Pancasila hadiah terbesar yang diberikan umat Islam kepada Republik Indonesia.”

Keputusan yang diambil oleh beberapa pemimpin Islam dalam waktu yang singkat itu, sungguh mencerminkan sikap kenegarawanan dan komitmen terhadap persatuan bangsa yang tiada bandingnya dalam sejarah Republik Indonesia.

Dalam kaitan ini Bung Hatta dalam bukunya Sekitar Proklamasi (1970) menyatakan, “Pada waktu itu kami menginsyafi bahwa semangat Piagam Jakarta tidak lenyap dengan menghilangkan perkataan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dan menggantinya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Hal-hal yang mengenai syariat Islam yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam, menurut Hatta, dapat diajukan ke DPR untuk diatur dalam bentuk Undang-Undang.

Dalam perkembangan politik nasional setelah Majelis Konstituante yang dibentuk berdasarkan Pemilu 1955 berlarut-larut dalam merumuskan perubahan UUD, Presiden Soekarno atas desakan TNI Angkatan Darat mengumumkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konsiderans Dekrit 5 Juli tersebut, Presiden Soekarno atas nama rakyat Indonesia menyatakan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juli 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar.

Sehubungan rencana kembali ke UUD 1945, dua anggota DPR, yaitu Anwar Harjono (Masyumi) dan HA Sjaichu (NU) mengajukan pertanyaan yang prinsipil kepada pemerintah seputar pengakuan terhadap Piagam Jakarta. Perdana Menteri Djuanda menyampaikan jawaban tertulis yang menegaskan bahwa pengaruh Piagam Jakarta tidak mengenai Pembukaan UUD 1945 saja, tetapi juga mengenai Pasal 29 UUD 1945, pasal mana selanjutnya harus menjadi dasar bagi kehidupan hukum dibidang keagamaan.

Perdana Menteri Djuanda selanjutnya menekankan, ”Ketuhanan dalam Pembukaan UUD 1945 dapat diberikan arti Ketuhanan dengan kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan syariatnya, sehingga atas dasar itu dapat diciptakan perundang-undangan bagi para pemeluk agama Islam, yang dapat disesuaikan dengan syariat Islam.”

Dalam hubungan ini, tepat sekali Prof. Dr. Notonegoro, Guru Besar Universitas Gadjah Mada dalam buku Pancasila Secara Ilmiah Populer (1971) menyatakan, ”Adapun fungsi dan isi Piagam Jakarta ini ialah suatu perjanjian moral yang sangat luhur seperti semula di antara golongan agama dan golongan nasional para pendukung ideologi ketuhanan, ditambah golongan ideologi lain yang menerima dan menyokong Undang-Undang Dasar 1945. Belum pernah, sesudah proklamasi kemerdekaan sebelum Dekrit 5 Juli 1959, kita memiliki syarat yang begitu keramat, suci bagi pertalian persatuan kebangsaan seperti pemulihan fungsi dan isi Piagam Jakarta bagi proklamasi kemerdekaan sebagai perjanjian yang sangat luhur itu. Hendaknya dalam waktu kita memerlukan persatuan dan kesatuan serta keselamatan dan tercapainya kebahagiaan negara, nusa dan bangsa, seperti sekarang ini, kita menjelmakan kembali, selekas mungkin, jiwa besar kita bersama seperti pada proklamasi kemerdekaan.

Menilik hubungan agama dan negara yang bersifat substantif, misalnya menyangkut kewajiban membayar zakat, Bung Hatta menyatakan, sekiranya ada peraturan yang tepat untuk menampung dan menjuruskan penerimaan uang zakat yang wajib bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam, berarti sebagian besar dari tuntutan pasal 34 UUD 1945 sudah terlaksana.

Sejalan dengan pokok pikiran para pemimpin bangsa lainnya yang ikut mendirikan negara ini, maka pembentukan perundang-undangan yang mengatur kepentingan umat Islam dan mentransformasikan syariat Islam ke dalam hukum positif seperti Undang-Undang dan Peraturan Daerah, dari perspektif ideologis, politis dan yuridis, tidaklah menyalahi Konstitusi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Jika belakangan ini muncul pandangan politik bahwa perundang-undangan yang mengatur umat Islam saja, contohya Undang-Undang Pengelolaan Zakat, RUU Jaminan Produk Halal, Peraturan Daerah bernuansa syariat, dan sebagainya, dianggap diskriminatif, bertentangan dengan sistem hukum nasional dan NKRI, serta dihubungkan dengan Piagam Jakarta, sebaiknya mereka yang berpandangan demikian membaca pikiran-pikiran dasar para founding fathers negara tentang hubungan agama dan negara serta mencermati keterangan pemerintah yang disampaikan oleh Perdana Menteri Djuanda kepada DPR-RI tahun 1959.

Sebagaimana dikatakan KH Moh Dahlan (Menteri Agama RI 1967-1971) bahwa di atas segala-galanya, memang syariat Islam di Indonesia telah berabad-abad dilaksanakan secara konsekuen oleh rakyat Indonesia, sehingga ia bukan hanya sumber hukum, malahan ia telah menjadi kenyataan, di dalam kehidupan rakyat Indonesia sehari-hari yang telah menjadi adat yang mendarah daging.

Apa yang dikatakan KH Moh Dahlan di atas, merupakan fakta yang tidak dapat disembunyikan. Syariat Islam adalah ”living law”, artinya hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Sementara itu dalam sistem hukum nasional kita, penerapan syariat Islam bagi para pemeluknya mestilah ditransformasikan ke dalam hukum positif, yaitu berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Daerah.

Dalam struktur pemerintahan negara kita, sejak 3 Januari 1946 dibentuk Kementerian Agama yang semakin mempertegas bahwa negara Republik Indonesia bukanlah negara sekuler, tetapi negara yang ber-Ketuhanan. Di dalam negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 29 ayat 1 UUD 1945), persoalan agama bukanlah urusan orang perorangan semata, melainkan menjadi urusan negara. Penegasan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar kehidupan bernegara dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengandung makna bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita senantiasa memerlukan tuntunan Ilahi.

Penulis mencatat beberapa hal sebagai kesimpulan dari tulisan ini, ialah:

Pertama, prinsip fundamental kenegaraan mengamanatkan supaya ajaran dan nilai-nilai agama selalu berperan dan memberi arah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan itu, pemerintah berkewajiban untuk mengatur pelaksanaan ajaran agama sepanjang pelaksanaan ajaran agama tersebut membutuhkan keterlibatan negara.

Kedua, setiap memperingati ulangtahun Piagam Jakarta tanggal 22 Juni, mari kita pelihara spiritnya dalam membangun Indonesia yang demokratis, bermartabat dan diridhai Allah, Tuhan Yang Maha Esa.

Ketiga, mengingkari hubungan antara Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah berarti pengingkaran terhadap sejarah NKRI.

Penulis adalah Wakil Sekretaris BAZNAS/mahasiswa Pascasarjana Ketahanan Nasional UGM.

Sumber : http://bimasislam.depag.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=79:spirit-piagam-jakarta-dalam-membangun-indonesia&catid=49:artikel&Itemid=92

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s