SUBSTANSI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM PANCASILA


  1. Hak Asasi Warga Negara dalam Nilai Dasar Pancasila

Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selain itu, nilai ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut :

  • Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara untuk:
    1. membina kerja sama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing;
    2. mengembangkan toleransi antarumat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang; serta
    3. tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
  • Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua ini di antaranya kewajiban untuk :
    1. memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa;
    2. mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya;
    3. mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain; serta
    4. melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan.
  • Sila Persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sila ketiga mengamanatkan kewajiban setiap warga negara untuk:
    1. menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
    2. sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara;
    3. mencintai tanah air dan bangsa Indonesia;
    4. mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika; serta
    5. memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
  • Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalamPermusyawaratan /Perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila keempat mengamanatkan setiap warga negara untuk:
    1. mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
    2. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; dan
    3. memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya.
  • Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila kelima mengamanatkan setiap warga negara untuk:
    1. mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar;
    2. tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum; dan
    3. suka bekerja keras.

Lanjutkan membaca SUBSTANSI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM PANCASILA

Iklan

Hak Dan Kewajiban Manusia Dalam Perspektif Pancasila


PELANGGARAN HAM

Pasal 1 Angka 6 UU No.  39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Bentuk dan Klasifikasi Pelanggaran HAM

Dalam kehidupan sehari-hari, kita pernah mendengar berita tentang kasus pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan kita pun pernah melihat bahkan terlibat dalam kasus pengeroyokan, pelecehan, penghinaan, atau juga diperlakukan tidak adil oleh orang lain.

Pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk, yaitu :

  1. Diskriminasi, yaitu suatu pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam semua aspek kehidupan.
  2. Penyiksaan, adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani.

Berdasarkan sifatnya pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

  1. Pelanggaran HAM Berat

Yaitu pelanggaran HAM yang mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan.

Menurut UU. RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pelanggaran HAM Berat  dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

  • Kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :
  1. membunuh anggota kelompok;
  2. mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota Kelompok.
  3. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
  4. tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok;
  5. memindahkan paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
  • Kejahatan kemanusian, yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :
    1. Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan;
    2. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
    3. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;

Download Modul Pembelajaran disini Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila

%d blogger menyukai ini: