Hak Dan Kewajiban Manusia Dalam Perspektif Pancasila


PELANGGARAN HAM

Pasal 1 Angka 6 UU No.  39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Bentuk dan Klasifikasi Pelanggaran HAM

Dalam kehidupan sehari-hari, kita pernah mendengar berita tentang kasus pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan kita pun pernah melihat bahkan terlibat dalam kasus pengeroyokan, pelecehan, penghinaan, atau juga diperlakukan tidak adil oleh orang lain.

Pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk, yaitu :

  1. Diskriminasi, yaitu suatu pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam semua aspek kehidupan.
  2. Penyiksaan, adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani.

Berdasarkan sifatnya pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

  1. Pelanggaran HAM Berat

Yaitu pelanggaran HAM yang mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan.

Menurut UU. RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pelanggaran HAM Berat  dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

  • Kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :
  1. membunuh anggota kelompok;
  2. mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota Kelompok.
  3. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
  4. tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok;
  5. memindahkan paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
  • Kejahatan kemanusian, yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :
    1. Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan;
    2. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
    3. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;

Download Modul Pembelajaran disini Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila

Iklan

Administrasi Pembelajaran PKn Kelas XII Tahun 2017-2018


Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki visi dan misi mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, melalui proses menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya; dan memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru; memahami dan menerapkan pengetahuan faktual dan konseptual tentang kewarganegaraan; dan menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual kewarganegaraan dengan terampil.

Untuk itu dikembangkan substansi pembelajaran yang dijiwai oleh 4(empat) konsensus kebangsaan yaitu :

  1. Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi nasioanl, dan pandangan hidup;
  2. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  3. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai komitmen terhadap bentuk final Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia;
  4. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud kesadaran atas keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang utuh dan kohesif secara nasional dan harmonis dalam pergaulan antar bangsa.

Untuk tujuan tersebut maka guru PKn harus mempersiapkan diri dengan berbagai administrasi pembelajaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugasnya yang meliputi persiapan pembelajaran terdiri dari : 1) Silabus, 2) Program Tahunan, 3) Program Semester, 4) KKM, 5) RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), 6) Analisis Minggu Efektif dan JTM 2017-2018; peleksanaan pembelajaran meliputi strategi dan metode serta Modul Pembelajaran atau Bahan Ajar; dan pedoman evaluasi pembelajaran berupa administrasi penilaian meliputi nilai harian, nilai semester dan nilia akhir, perilaku, kogitif dan ketrampilan.

Download administrasi pembelajaran PKn kelas XII tahun 2017-2018 pada link di bawah :

.1 Silabus Revisi 2016,

2. RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran),

3. Program Tahunan,

4. Program Semester,

5. Analisis Minggu Efektif dan JTM ,

6. KKM, 

7. Modul Pembelajaran, 

8. Aplikasi Evaluasi pembelajaran .

Semoga bermanfaat…,

%d blogger menyukai ini: