Memahami Penyelidikan Dalam UU. No 8/1981 tentang KUHAP


Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 5 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pengertian penyelidikan menurut KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyelidikan ini tujuannya adalah untuk mencari tahu dan memastikan apakah dalam suatu peristiwa hukum tertentu telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak. Sebab tidak semua peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah suatu tindak pidana.

Suatu peristiwa hukum baru dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana hanya apabila telah terpenuhi unsur-unsur pidananya. Apabila unsur-unsur pidanya tidak terpenuhi maka peristiwa tersebut dianggap sebagai peristiwa biasa dan tak mempunyai implikasi apa-apa. Peristiwa Hukum Peristiwa hukum adalah peristiwa yang terjadi di masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum.

Sebuah peristiwa hukum memiliki ciri-ciri berikut : 1· Ada norma hukum yang mengaturnya; 2· Menimbulkan akibat hukum. Rangkaian kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai kegiatan pemerintah adalah adalah peristiwa hukum yang merupakan perbuatan subyek hukum yang jika ditinjau dari akibatnya dibagi menjadi:

1. Peristiwa hukum bersegi 1, adalah perbuatan hukum yang akibatnya dikehendaki sendiri/satu pihak saja dengan ciri-ciri: a. Perbuatan hukum/tindakan hukum oleh pemerintah bersifat sepihak. Dilakukan atau tidak dilakukan sangat tergantung pada kehendak pemerintah/badan administrasi negara. b. Akibat hukumnya adalah dapat timbul karena perbuatan dari pemerintah saja, tidak menunggu reaksi dari pihak yang dilayani/yang terkena tindakan/perbuatan pemerintah. Yang termasuk peristiwa hukum bersegi 1 adalah proses perencanaan sampai dengan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

2. Peristiwa hukum bersegi 2, adalah perbuatan hukum yang akibatnya dikehendaki oleh 2 pihak, dengan ciri-ciri: a. Perbuatan pemerintah tersebut, perbuatan hukum dan akibat hukumnya baru dapat timbul setelah adanya kata sepakat antara pemerintah dengan pihak lainnya. b. Perbuatan dan akibat hukumnya baru timbul setelah penandatanganan kesepakatan dari para pihak. Yang termasuk peristiwa hukum bersegi 2 adalah penandatanganan kontrak sampai penyerahan pekerjaan. Tindak Pidana Tindak Pidana (Strafbaarfeit) tindakan yang menurut sesuatu rumusan UU telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum (pompe).

Peristiwa hukum disebut sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat-syarat: 1. Harus ada suatu perbuatan manusia; 2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum; 3. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan; 4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum; dan 5. Terhadap perbuatan itu harus ada ancamannya dalam UU, dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ancamannya sebagaimana diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Proses Penyelidikan Penyelidikan sebagai proses filter untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan. Menurut KUHAP, penyelidikan diintradusir dengan motivasi pelindungan HAM dan pembatasan ketat terhadap penggunaan upaya paksa,m dimana upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilaksanakan. Penyelidikan mendahului tindakan–tindakan lain yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilaksanakan penyidikan.

Suatu penyelidikan bertujuan untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang kemudian digunakan untuk menentukan : 1. Apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana; 2. Siapa yang dapat dipertanggung jawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut, dan 3. Persiapan melakukan penindakan. Dalam proses penyelidikan. penyelidik harus mempunyai pengetahuan tentang unsur-unsur suatu tindak pidana dan hukum acara pidana yang berlaku. Jika penyelidik kurang menguasainya, maka arah penyelidikan menjadi kurang terarah dan tidak menentu yang memungkinkan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang keliru.

Agar kesimpulan tidak keliru, maka sasaran penyelidikan untuk memenuhi uraian di atas yaitu: 1. Orang yang diduga telah melakukan tindak pidana. 2. Benda/barang/surat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipergunakan untuk mengadakan peyidikan maupun untuk barang bukti dalam sidang pengadilan. 3. Tempat/bangunan/alat angkut dimana suatu kejahatan telah dilakukan. Seluruh keterangan dan barang bukti yang diperoleh Penyelidik, pada dasarnya digunakan sebagai informasi yang akan diperlukan dalam proses penyidikan yaitu: 1. Tindak pidana apa yang telah dilakukannya 2. Kapan tindak pidana itu dilakukan 3. Dimana tindak pidana itu dilakukan 4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan 5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan 6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan 7. Siapa pembuatnya Hasil Penyelidikan Apabila Penyelidik setelah mendapatkan keterangan dan barang bukti beranggapan bahwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup tentang adanya perbuatan merupakan perbuatan pidana, maka pemeriksaan dilanjutkan pada tahap penyidikan. Namun apabila dugaan tersebut tidak didukung bukti permulaan yang cukup maka kasus diberhentikan atau tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik. Yang dimaksud dengan alat bukti dalam tindak pidana adalah keterangan ahli, keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Referensi: · Alfons Zakaria, Penghentiaan Proses Hukum Dalam Penanganan Perkara Dekriminalisasi · Diah Kartika, Eksistensi Bukti Permulaan Yang Cukup Sebagai Syarat Tindakan Penyelidikan Suatu Perkara Pidana (Telaah Teoritik Penetapan Susno Duadji Sebagai Tersangka Oleh Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia Dalam Perkara Suap), Skripsi untuk memperoleh gelar sarjana pada Universitas Negeri Sebelas Maret · Dedot Kurniawan, Penyelidikan dan Penyidikan, http://dedotjcb.blogspot.com/2013/03/penyelidikan-dan-penyidikan.html · DR Herlambang, SH., MH., Hukum Acara Peradilan Tindak Pidana Korupsi · F. Mahardika, Perbuatan Pemerintah, http://fryda-mahardika.blogspot.com/2013/01/perbuatan-pemerintah.html · Fachrizal Afandi, S.Psi., SH., MH., Tindak Pidana (Strafbaar Feit ) · Life of a law student, Peristiwa Hukum, http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/05/peristiwa-hukum.html

Sumber : http://guskun.com/index.php?option=com_content&view=article&id=306:memahami-penyelidikan-dalam-tindak-pidana&catid=60:pengadaan&Itemid=248 )

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s